PENGENTASAN KEMISKINAN DI DAERAH 3T DALAM PERSPEKTIF ADAPTIVE GOVERNANCE: STUDI KOMPARATIF DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR

Penulis

  • Tazkiyatul Qolbi Universitas Muhammadiyah Jakarta
  • Wahyu Suharto Ditjen Bina Bangda Kemendagri
  • Tati Universitas Muhammadiyah Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.36624/1y2a7t18

Kata Kunci:

Kemiskinan, Daerah 3T, Adaptive Governance, Kebijakan Publik, Tata Kelola Adaptif

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam perspektif Adaptive Governance melalui studi komparatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan tingkat kemiskinan antara NTB (11,38%) dan NTT (17,5%) yang tidak semata-mata dipengaruhi faktor geografis, tetapi juga oleh kapasitas tata kelola pemerintahan. NTB menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam menerapkan prinsip Adaptive Governance, terutama pada aspek fleksibilitas kebijakan, kolaborasi multi-aktor, pembelajaran berkelanjutan, dan desentralisasi pengambilan keputusan. Sebaliknya, NTT masih menghadapi keterbatasan dalam implementasi keempat indikator tersebut sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas program pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan Adaptive Governance berperan penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik yang kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas tata kelola di daerah 3T guna mendukung percepatan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Referensi

Bappenas. (2023). Laporan Kinerja KPPN/BAPPENAS 2023. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional. https://ppid.bappenas.go.id/public/storage/post_pdf/lakip/LKJ KEMENTERIAN TAHUN 2023 - FINAL.pdf

Chaf, B. C., & Gunderson, L. H. (2016). Emergence , institutionalization and renewal : Rhythms of adaptive governance in complex social-ecological systems. 165, 81–87. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.09.003

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications.

Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2005). A DAPTIVE G OVERNANCE OF S OCIAL -E COLOGICAL. https://doi.org/10.1146/annurev.energy.30.050504.144511

Kemendes, P. (2024). 3. 23 2Ol4. 018390.

Pemprov NTB, P. (2021). Pengembangan usaha mikro dan kecil menengah sebagai upaya pemerintah provinsi nusa tenggara barat mempercepat penanggulangan kemiskinan. 2, 1–28.

Penduduk, P., & Maret, M. (2025). Prof il Kemiskinan di Indonesia Maret 2025. 63.

Penduduk, P., & September, M. (2025). Prof il Kemiskinan di Indonesia September 2024. 07.

THE 17 GOALS | Development, S. (n.d.). The 17 Goals Sustainable Development Goals. https://sdgs.un.org/goals

Unduhan

Diterbitkan

21-08-2026

Cara Mengutip

PENGENTASAN KEMISKINAN DI DAERAH 3T DALAM PERSPEKTIF ADAPTIVE GOVERNANCE: STUDI KOMPARATIF DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR. (2026). Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik (JPKP), 17(2), 108-121. https://doi.org/10.36624/1y2a7t18

Artikel Serupa

1-10 dari 48

Anda juga bisa Mulai pencarian similarity tingkat lanjut untuk artikel ini.